KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS KEPURUSA DAN HAK JANDA ATAS HASIL HARTA PENINGGALAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 658 K/PDT/2017)
- Authors
-
-
Faiz Zaki Wachid
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Nabila Aurellia Luna Azzahra
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- ahli waris kepurusa, ahli waris kepurusa, hukum waris adat Bali, hukum waris adat Bali, janda, janda, hak menikmati harta peninggalan, hak menikmati harta peninggalan
- Abstract
- Hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menempatkan garis keturunan purusa sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan ahli waris. Penerapan sistem tersebut menimbulkan persoalan ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung dan ketika terdapat janda yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keponakan sebagai ahli waris kepurusa serta hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum adat, keputusan MUDP Bali, dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keponakan dapat berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa apabila hubungan kekerabatan dan kedudukannya dalam garis purusa dapat dibuktikan. Sementara itu, janda tidak serta-merta berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa, tetapi tetap memiliki hak untuk menikmati hasil harta peninggalan selama menjalankan swadharma sebagai janda. Putusan tersebut memperlihatkan adanya pembedaan antara hak mewaris dan hak menikmati harta peninggalan dalam hukum waris adat Bali.
- References
-
Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan gender krama istri (warga perempuan) dalam hukum adat Bali. Pandecta Research Law Journal, 15(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422
Artha, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2021). Pengaruh hukum dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 terkait perempuan Hindu berhak mewaris terhadap perkembangan hukum adat Bali. Kertha Widya, 9(1), 119–133. https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.785
Mahadewi, G. A. A. C., & Sukerti, N. N. (2024). Kedudukan hukum janda dalam hukum waris adat Bali: Analisis terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP. Kertha Desa, 12(4), 4385–4398. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/114273
Manik Wedanti, I. G. A. J., Ulio, & Sugita, I. M. (2024). Inheritance in Balinese customary law: Dynamics and its linkage with Hindu law. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5 (1), 52–67. https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860
Ndun, H. C., Suttor, S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2018). Does customary law discriminate Balinese women’s inheritance rights? Udayana Journal of Law and Culture, 2(1), 97–114. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p05
Pratyaksa, I. T., Sukirno, & Triyono. (2017). Perkembangan kedudukan suami menjadi ahli waris dalam perkawinan nyeburin menurut hukum waris adat Bali setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Diponegoro Law Journal, 6 (2), 1–8. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17371
Suriana, I. M., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan balu luh di Desa Adat Suter Bangli. Jurnal Preferensi Hukum, 1 (1), 104–112. https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1993
Warsana, I. M. (2021). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 362–370. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370
Hadikusuma, H. (2015). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
Soepomo. (2000). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
Windia, W. P. (2013). Hukum adat Bali dalam tanya jawab. Udayana University Press.
Windia, W. P., Wiasti, N. M., & Arjani, N. L. (2012). Pewarisan perempuan menurut hukum adat Bali. Udayana University Press.
Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2006). Pengantar hukum adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, Perlindungan Anak dan Moralitas Institusi Pendidikan: Studi Kasus Penyimpangan Etika oleh Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Munanto, DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaila Cantika Carissa Putri, Keisya Aulia Nissa, Esih Nurmala Sari, Ifa Putri Anjala, Gisela Meiselina, Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfarisi, Fadillah, Rizki Andini, Diva Utami Azura, Shintia Ronauli Br Simare Mare, Rama Arjuna Putra, Harmonisasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Peran, Kendala, dan Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfiyyah Salsabila, Zhahra Amelia, Laillatul Luthfyya, Lutviko Muhammad H, Leo Raditya Pratama, PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Charel Zhalsadilla Haqni, Nursepti Soedarmo Putri, Ratu Chintania SPH, Salsabila Tiara Putri, Salma Ghasani, PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Arrafi Rajata, Juansyah R, Muhammad Rafa Fiandra, I Komang Aris Wahyudi, Kurniawan Agung Saputra, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riski Adelia, Revani Putri Agung, Syarafina Aliffany, Tasa Syahna Najwa, Triani Triani, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Politik Hukum Pidana, Proporsionalitas Pemidanaan, dan Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.