PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP SULH DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH
- Authors
-
-
Nadia Rizky Salsabila
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Fahri Muhammad Pratikto
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Waris Adat Aceh, Kesepakatan Waris Setara, Keadilan Gender, Pasal 183 KHI, Prinsip Ṣulḥ
- Abstract
- Pluralisme hukum kewarisan di Aceh mempertemukan ketentuan hukum Adat, hukum Islam, dan hukum positif. Fenomena pembagian waris setara antara ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga memicu diskursus normatif mengenai batas legitimasi dan perlindungan hak perempuan dalam perspektif keadilan gender. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kesepakatan waris setara berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip ṣulḥ, dan tradisi perdamaian adat Aceh, serta merumuskan batas keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi hukum Islam dan adat Aceh bersifat akomodatif (adat ngen hukom lage zat ngen sifeut). Pembagian waris setara memiliki legitimasi normatif melalui Pasal 183 KHI dan prinsip ṣulḥ, dengan ketentuan bahwa kesepakatan bekerja di atas hak faraid yang telah diketahui terlebih dahulu, bukan menggantikan kedudukan faraid. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesepakatan waris setara dapat memiliki legitimasi hukum apabila memenuhi empat parameter utama, yaitu pemahaman atas porsi faraid, persetujuan sukarela (a'n tarāḍin), ketiadaan tekanan atau dominasi patriarki, serta penghormatan hak seluruh ahli waris. Keadilan gender tidak direduksi pada kesetaraan matematis semata, melainkan diukur dari jaminan kebebasan berkehendak (free consent) dan ketiadaan manipulasi norma adat ('urf).
- References
-
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. PT RajaGrafindo Persada.
Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2015). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Pustaka Pelajar.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan Islam. Kencana.
Surjanti. (2025). Hukum waris adat. PT Media Penerbit Indonesia.
Umar, N. (2010). Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an. Paramadina.
Zaidan, A. K. (2009). Al-wajiz fi ushul al-fiqh. Muassasah al-Risalah.
Zuhaili, W. al-. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu (Jilid 6). Gema Insani.
Analiansyah, & Rahmatillah, S. (2018). Kesepakatan damai dalam pembagian waris di Aceh: Perspektif hukum Islam dan gender. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2(1), 145–165. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3113
Basri, H. (2019). Praktik sulh dalam pembagian waris pada masyarakat Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(2), 415–435. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4281
Harnides, H., Abbas, S., & Hasballah, K. (2023). Gender justice in inheritance distribution practices in South Aceh, Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 1293–1316. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.16688
Hasballah, K., Nurdin, R., Zainuddin, M., & Fahmi, M. (2021). Patah titi and substitute heirs: A study of legal pluralism on the inheritance system in Aceh community. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 21(2), 299–324. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792
Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The accommodation of customary law to Islamic law: Distribution of inheritance in Aceh from a pluralism perspectives. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 897–919. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650
Ismail, F. B. H., Muzani, Z., & Sulong, J. (2024). Customary and Islamic practices in inheritance distribution: Insights from the Gampong Customary Court in Pidie. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 24(2), 1–16. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1544
Januddin, J., Jafar, M., & Yani, N. (2026). Pluralism of inheritance law: Gender justice in Islamic and Acehnese customary perspectives. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, 18(1), 302–314. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.14120
Matsyah, A., Djawas, M., Aziz, U. B., Sumardi, D., & Nurdin, A. (2025). Cultural continuity and legal adaptation: The evolution of suluh in Aceh’s conflict resolution system. JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, 24(1), 101–110. https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13272
Mukhtar, M., Hude, D., Hidayat, M., Niam, M. A., & Julianto, T. A. (2026). Gender, inheritance, and the living Qur’an: The implementation of justice for women in inheritance distribution in Aceh, Indonesia. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 9(1). https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.30612
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanif Handaru Arundaya, Tiara Nur Cahyani, Jonathan Y.A. Tambunan, HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: PLURALISME SISTEM KEWARISAN DAN DINAMIKA PERKEMBANGANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fatimah Nur'aini, Nareswari Anindya Hassya, Satrya Aditya Nugraha, Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sasak di Lombok Timur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aalya Zhafira Salsabila, Zayyan Nadia Falahi, Jessica Eva Agustia, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akhtar Zafarani Cahya Rimra, Ferry Ferdiansyah, Aryaduta Bagaswara R, PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT MELALUI MUSYAWARAH DAN MEDIASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Sulistyanto, Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak, Charisma Puji Anjarwati, STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naerina Amanda Feryal, Brian Zahir, Zaila Tashwa Alichia, KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Violita Nyimas Ajeng Septiani, Nadya Aulia Ramadhani, Mohammad Mahdy Fahrezy, KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Malikah, Anggi Mutia Safira, Enny Kurniawati, Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami dalam Hukum Waris Adat Batak Toba: Kajian Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Meitanto Saputra, Anisa Viola Vernandes, Alike Natarina Azahra, Ananda Alfarel Mardani, PERAN TOKOH ADAT LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH MASYARAKAT LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.