PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN
- Authors
-
-
Nely Yana Ramadhani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rahma Aulia
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dafa Yurike
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Cici Juliawati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- pembaruan hukum pidana, Pancasila, pemidanaan, humanis, keadilan
- Abstract
- Hukum pidana Indonesia masih membawa warisan kolonial yang menekankan pembalasan, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Artikel ini membahas bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi landasan pembaruan hukum pidana Indonesia untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui kajian terhadap literatur hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai konteks pembaruan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup berupa perubahan teks peraturan, tetapi harus berakar pada nilai Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, misalnya melalui pidana kerja sosial dan keadilan restoratif. Sila Keadilan Sosial menuntut keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi semata-mata menjadi sarana pembalasan, tetapi juga sarana pemulihan dan reintegrasi sosial.
- References
-
Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan pilar hukum pidana dalam RUU KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(2), 291–308.
Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2), 21–30.
Harefa, S., Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional: Menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis. Simbur Cahaya, 32(2), 283–303.
Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam filsafat hukum pidana kontemporer Indonesia. Jurnal Crepido, 5(2), 217–228.
Kadri, Syamsuddin, & Ilham. (2025). Modifikasi tujuan pemidanaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru perspektif keadilan sosial. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 17(5), 54–60.
Laksono, A. S., & Patmawanti, B. (2025). Politik pembaruan hukum pidana berkarakter Pancasila. Unes Journal of Swara Justisia, 8(4), 913–926.
Nugraha, R. S., Rohadi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21.
Pratama, A. P. (2025). Analisis politik hukum terhadap penegakan hukum restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(3), 892.
Rikiansyah, R., Septiawan, A., & Shant. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–8.
Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94.
Ulfah, M. (2021). Pidana kerja sosial, Tokyo Rules, serta tantangannya di masa mendatang. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(3), 517–535.
Umara, N. S., & Halim, P. (Tahun perlu dikonfirmasi). Membangun hukum pidana nasional di atas pondasi keadilan Pancasila dalam wujud nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qisth Law Review, 5(1).
Wicaksana, V. W., & Janarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. USM Law Review, 8(2).
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dyastika Praditasari, Dita Oktavia, Destara Abdila, Dzaki Almer, Desta Ferdiansyah, PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andini Ayudia Pasha, Fadyah Nurul Zannah, Mhd. Gilang Rahmadan, Mhd. Zarzis, Muhammad Fadli Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novia Safitri, Naqibah Tamimah, Yunda Rahayu Nisrina, PROGRAM MAGANG DI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA: PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA MELALUI PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Multazam Iqramullah, Andi Padila Tun Nazwa, Sitti Nurul Fairus Yusuf Hidayat, Irsyad Dhahri, PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiyah Farhah Mashuri, Ruth Hanna Nainggolan, HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PEMIKIRAN LON FULLER: RELEVANSINYA TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Rahma Permatasari, Jens Thomos Gratya Sinaga, Nadhifa Rahmadhani, Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba Berdasarkan Prinsip Keadilan Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.