PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN
- Authors
-
-
Nely Yana Ramadhani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rahma Aulia
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dafa Yurike
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Cici Juliawati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- pembaruan hukum pidana, Pancasila, pemidanaan, humanis, keadilan
- Abstract
- Hukum pidana Indonesia masih membawa warisan kolonial yang menekankan pembalasan, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Artikel ini membahas bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi landasan pembaruan hukum pidana Indonesia untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui kajian terhadap literatur hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai konteks pembaruan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup berupa perubahan teks peraturan, tetapi harus berakar pada nilai Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, misalnya melalui pidana kerja sosial dan keadilan restoratif. Sila Keadilan Sosial menuntut keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi semata-mata menjadi sarana pembalasan, tetapi juga sarana pemulihan dan reintegrasi sosial.
- References
-
Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan pilar hukum pidana dalam RUU KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(2), 291–308.
Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2), 21–30.
Harefa, S., Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional: Menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis. Simbur Cahaya, 32(2), 283–303.
Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam filsafat hukum pidana kontemporer Indonesia. Jurnal Crepido, 5(2), 217–228.
Kadri, Syamsuddin, & Ilham. (2025). Modifikasi tujuan pemidanaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru perspektif keadilan sosial. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 17(5), 54–60.
Laksono, A. S., & Patmawanti, B. (2025). Politik pembaruan hukum pidana berkarakter Pancasila. Unes Journal of Swara Justisia, 8(4), 913–926.
Nugraha, R. S., Rohadi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21.
Pratama, A. P. (2025). Analisis politik hukum terhadap penegakan hukum restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(3), 892.
Rikiansyah, R., Septiawan, A., & Shant. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–8.
Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94.
Ulfah, M. (2021). Pidana kerja sosial, Tokyo Rules, serta tantangannya di masa mendatang. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(3), 517–535.
Umara, N. S., & Halim, P. (Tahun perlu dikonfirmasi). Membangun hukum pidana nasional di atas pondasi keadilan Pancasila dalam wujud nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qisth Law Review, 5(1).
Wicaksana, V. W., & Janarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. USM Law Review, 8(2).
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Griselda Nathania Valdis, Nenden Chaerunnisa, BATASAN KRITIK DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nashwa Zahfarina Nabhan, Safa Abigail Setiyawan, Aurelia Ramadhani, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Rizky Salsabila, Fahri Muhammad Pratikto, PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP SULH DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanif Handaru Arundaya, Tiara Nur Cahyani, Jonathan Y.A. Tambunan, HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: PLURALISME SISTEM KEWARISAN DAN DINAMIKA PERKEMBANGANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.