PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN
- Authors
-
-
Nely Yana Ramadhani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rahma Aulia
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dafa Yurike
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Cici Juliawati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- pembaruan hukum pidana, Pancasila, pemidanaan, humanis, keadilan
- Abstract
- Hukum pidana Indonesia masih membawa warisan kolonial yang menekankan pembalasan, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Artikel ini membahas bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi landasan pembaruan hukum pidana Indonesia untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui kajian terhadap literatur hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai konteks pembaruan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup berupa perubahan teks peraturan, tetapi harus berakar pada nilai Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, misalnya melalui pidana kerja sosial dan keadilan restoratif. Sila Keadilan Sosial menuntut keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi semata-mata menjadi sarana pembalasan, tetapi juga sarana pemulihan dan reintegrasi sosial.
- References
-
Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan pilar hukum pidana dalam RUU KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(2), 291–308.
Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2), 21–30.
Harefa, S., Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional: Menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis. Simbur Cahaya, 32(2), 283–303.
Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam filsafat hukum pidana kontemporer Indonesia. Jurnal Crepido, 5(2), 217–228.
Kadri, Syamsuddin, & Ilham. (2025). Modifikasi tujuan pemidanaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru perspektif keadilan sosial. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 17(5), 54–60.
Laksono, A. S., & Patmawanti, B. (2025). Politik pembaruan hukum pidana berkarakter Pancasila. Unes Journal of Swara Justisia, 8(4), 913–926.
Nugraha, R. S., Rohadi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21.
Pratama, A. P. (2025). Analisis politik hukum terhadap penegakan hukum restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(3), 892.
Rikiansyah, R., Septiawan, A., & Shant. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–8.
Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94.
Ulfah, M. (2021). Pidana kerja sosial, Tokyo Rules, serta tantangannya di masa mendatang. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(3), 517–535.
Umara, N. S., & Halim, P. (Tahun perlu dikonfirmasi). Membangun hukum pidana nasional di atas pondasi keadilan Pancasila dalam wujud nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qisth Law Review, 5(1).
Wicaksana, V. W., & Janarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. USM Law Review, 8(2).
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- M. Arrafi Rajata, Juansyah R, Muhammad Rafa Fiandra, I Komang Aris Wahyudi, Kurniawan Agung Saputra, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfarisi, Fadillah, Rizki Andini, Diva Utami Azura, Shintia Ronauli Br Simare Mare, Rama Arjuna Putra, Harmonisasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Peran, Kendala, dan Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zelzian Fajrin, Safarudin, Dony Lamtua Simamora, Ginsyah Annisa Suherman, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ganjar Sapta Bayu Perkasa, Dedah Jubaedah, Dewi Sulastri, Budaya Hukum dan Efektivitas Hukum: Studi atas Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar dan Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laura Adry Utami, Dede Admaudin, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.