KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024)
- Authors
-
-
Eva Naili Rizqiyah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor -
Amelia Rahma Nabila
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor -
Devina Afriani Putri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Tanah Pusaka Tinggi, Hukum Waris Adat, Minangkabau, Hak Kolektif, Sengketa Pertanahan
- Abstract
- Penelitian ini membahas kedudukan tanah pusaka tinggi dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Minangkabau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024. Tanah pusaka tinggi merupakan harta peninggalan leluhur yang diwariskan secara kolektif melalui garis keturunan ibu dan pengelolaannya berada dalam tanggung jawab mamak kepala waris. Meskipun memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah pusaka tinggi masih berpotensi menimbulkan sengketa ketika tercatat sebagai hak milik perseorangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah pusaka tinggi memiliki karakter kepemilikan kolektif yang harus dibedakan dari kepemilikan perseorangan. Dalam penyelesaian sengketa, statusnya harus dibuktikan melalui asal-usul dan riwayat penguasaan tanah. Hal tersebut tercermin dalam putusan yang menolak permohonan kasasi karena para penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi.
- References
-
Amelia, Bunga, 'Menjaga Keseimbangan Matrilineal: Struktur Kekerabatan dan Dualisme Harta Pusaka di Minangkabau', https://bangunpiaman.com/ (disesuaikan dengan URL lengkap saat diakses), diakses 14 Juni 2026.
Saputra, Aldo, et al., 'Struktur Kekerabatan Dan Hukum Adat Minangkabau: Tinjauan Terhadap Peran Mamak, Harta Pusaka, Dan Sistem Perkawinan', Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan, Vol. 3, No. 5, Juni 2026.
Afdhal, Ahmad, 2018, Peran Mamak Kepala Waris dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Shah, Harmita, 2006, Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat), Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Imam Hanafi dan Mohammad Arsyi. O., 'Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan dengan Asas Hukum Adat', Journal of Administrative and Social Science, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 106–113.
Moh. Rafi Irvanul Vaza, 'Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau', Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 226–233.
Nalardi, 'The Position of the Head of Heir Mamak and His Authority in the Scope of Traditional Heirloom Land in the Minangkabau Indigenous Community in West Sumatra', Jurnal Konstatering, Vol. 3 No. 1 (2024).
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2488 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juli 2024, hlm. 3–6.
Dini Puspita Sari, Yuslim, dan Hengki Andora, 'Konflik Norma Antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Pertanahan Nasional: Analisis Yuridis Atas Penerbitan dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Yang Bersumber dari Tanah Pusaka Tinggi', Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 8 No. 3 (2026).
Afnaini & Syamsudin, M. (2023). Changes in the Inheritance System of Pusako Tinggi Assets and Their Impact on the Minangkabau Traditional Inheritance System. Prophetic Law Review, 4(2).
HIR, Pasal 163.
KUHPerdata, Pasal 1865.
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan (2). JDIH BPK RI.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. JDIH BPK RI.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penjelasan mengenai penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Literasi Hukum BPHN.
Santoso, U. (2019). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media. Katalog JDIH Universitas Negeri Semarang.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Eva Naili Rizqiyah, Amelia Rahma Nabila, Devina Afriani Putri, KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Mutiara Natasya, KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKANG KERESAHAN PUBLIK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF KASUS FOTO POCONG REKAYASA DI JEMBER DAN BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Jessica Aurelia Kurniawan, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditiya Zahendra, Muhammad Zandra Asmy, Muhammad Ikhwan Ramadhan, PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DI KEPULAUAN LINGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savaira Qurratul Zoeyani, Najwa Mahasin Nisa, Aisyanajmun Al Khyas Rizain, Manggala Abhita Fitrah Ramadhan, Tanggung Jawab Advokat terhadap Klien dan Pengadilan dalam Perspektif Etika Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.