Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali
- Authors
-
-
Ervinda Nur Fauzia
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Alifvia Putri Indriani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Dea Tarissa Putri Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris, Adat Bali, Gender
- Abstract
- Masyarakat di daerah Bali terkenal dengan kebudayaan yang sangat kental dan tradisi yang sangat kuat serta memiliki budaya yang sangat beragam. Arus globalisasi membawa perkembangan serta ilmu pengetahuan dan suatu teknologi itu semua tidak serta merta dapat menggoyahkan atau merubah suatu adat di masyarakat Bali. Hukum di Bali sendri sangat mengedepankan kedudukan seorang laki-laki termasuk dalam hal pewarisan itu sendiri dan menyangkut suatu masyarakat. Jika dilihat dari sisi keluarga sendiri, pada era yang maju saat ini perempuan dan laki-laki sangat bertolak belakang. Bisa dilihat dari segi pendidikan, politik, maupun suatu pemerintahan. Seorang perempuan telah mempunyai kesempatan yang hampir sama dan bahkan bisa jadi mengambil peran yang sama. Begitu juga peran dari keluarga dan seorang pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah apabila kondisi seorang suami itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencari nafkah, kondisi akan jauh sangat berbeda jika di hukum waris adat Bali itu sendiri. Secara umum seorang perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan seorang laki-laki, dapat dikatakan tidak ada hak untuk menerima sebuah warisan atau hak sebagai ahli waris. Maka dari itu apabila dilihat dari kacamata kesetaraan gender akan memunculkan kesan diskriminatif terhadap seorang perempuan. Namun, pada prinsipnya perempuan adat Bali telah menerima kondisi seperti itu dan tidak menganggap permasalahan ini sebagai suatu hal yang merugikan seorang perempuan. Karena tradisi ini sudah menjadi tradisi turun menurun dan menjadi suatu kebiasaan.
- References
-
Ayu, I., Sita, I., Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali. Jurnal Yustitia, 19(2), 1–7.
Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459.
Hadikusuma, H. (2015). Hukum Waris Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(2), 606–618.
Meta, K. (2013). Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali. Jurnal Cakrawala Hukum, 18(1).
Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita Dalam Hukum Adat Bali. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 1(5), 90–98.
Praditha, D. G. E., & Dharma, I. P. S. W. (2025). Tinjauan Antropologi Hukum Atas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Waris Adat Bali. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5), 1822–1831.
Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). Jurnal Analogi Hukum, 3(1), 116–121.
Sudiarta, I. N. (n.d.). Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Pewarisan Menurut Awig Awig Di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Widya Accarya.
Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, 11(2), 1–10.
Windia, I. W. P., & Sudantra, I. K. (2020). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Yanthi, G. A. D. I., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 153–157.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andini Ayudia Pasha, Fadyah Nurul Zannah, Mhd. Gilang Rahmadan, Mhd. Zarzis, Muhammad Fadli Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiyah Farhah Mashuri, Ruth Hanna Nainggolan, HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PEMIKIRAN LON FULLER: RELEVANSINYA TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafira Maruapey, Sakina Tri Andayani Wael, KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Multazam Iqramullah, Andi Padila Tun Nazwa, Sitti Nurul Fairus Yusuf Hidayat, Irsyad Dhahri, PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farid, Farel Bimo Marello, Dyra Aura Dini, Salwa Adlia Qarira, Della Kartini, Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan KUHP Nasional: Antara Keadilan, Kemanusiaan, dan Kepastian Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.