STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Naufal Sulistyanto
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Charisma Puji Anjarwati
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- harta pusaka tinggi, hukum waris adat, hukum Islam, Minangkabau, status hukum
- Abstract
- Harta pusaka tinggi merupakan harta leluhur orang Minangkabau yang diwariskan menurut garis ibu dan dimiliki bersama oleh kaum. Harta ini menjadi objek utama pewarisan dalam hukum waris adat Minangkabau, tetapi statusnya sudah lama diperdebatkan antara hukum adat dan hukum waris Islam (faraid). Artikel ini membahas status harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau, kedudukannya menurut hukum Islam, dan sejauh mana status itu memperoleh kepastian dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya ada dua. Pertama, dalam hukum waris adat harta pusaka tinggi menjadi milik bersama kaum. Yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah hak memanfaatkan dan wewenang mengelola, bukan hak milik pribadi. Mamak kepala waris mengelolanya sebagai amanah, dan harta itu tidak boleh dijual serta hanya dapat digadaikan dalam beberapa keadaan yang sangat terbatas. Menurut hukum Islam statusnya masih diperselisihkan, tetapi kajian terbaru menempatkannya sebagai kepemilikan tidak sempurna (milk naqis) atau menyerupai wakaf keluarga, sehingga faraid berlaku untuk harta pusaka rendah dan tidak untuk harta pusaka tinggi. Kedua, hukum nasional baru mengakuinya dengan syarat, yaitu melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, sehingga kepastian hukumnya masih bergantung pada pencatatan dan formalisasi.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Kedua).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 214).
Aqil F., Elhayat S., & Tamba S., (2025), 'Reconstruction of the Management Model of Pusako Tinggi from the Perspective of Islamic Law', Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan, Vol.15, No.1.
Hasballah K., Achyar G., Amri A., Rahman M., & Idris A., (2026), 'Resolving Customary Inheritance Disputes within Indonesia’s National Legal System: The Case of Harta Pusaka Tinggi in Minangkabau Society, West Sumatra', El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.9, No.1.
Syukrisna D. A., Candrakirana R., & Lukitasari D., (2025), 'Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024', SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.4, No.12.
'Arti Teori Receptio A Contrario', Hukumonline.
Arfan N. A., (2024), 'Status Hukum Waris Pusako Tinggi Minangkabau dalam Pandangan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Buya Hamka', Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Mubarak M. F., (2017), 'Hak Kebendaan dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)', Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Mulyadi, (2004), 'Harta Pusaka di Minangkabau (Studi Kritis terhadap Pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah)', Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dyastika Praditasari, Dita Oktavia, Destara Abdila, Dzaki Almer, Desta Ferdiansyah, PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Akhyal, Dhini Adhilni, Ridwan, Lutfi, Hikmatullah S.HI.,M.Sy, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Fhatur Lhutfi Rahmad, Muh. Rezky Ramadhan, Kurniati, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Keadilan Gender dan Kepentingan Terbaik Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gusti Ayu Sarjani Wedawati, Ida Bagus Yoga Raditya, ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Nurlatifa Ramadhani, Aqilah Islaminuru Ismail, Melindah Rahma, Irsyad Dhahri, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zaid Abdillah, HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.