AMANDEMEN KONSTITUSI MENUJU RAKYAT KEMBALI BERDAULAT
- Authors
-
-
Rinto Setiyawan
Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, MalangAuthor -
Alessandro Rey Nearson
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, JakartaAuthor -
Prayogi Restia Saputra
Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, MalangAuthor
-
- Keywords:
- amandemen konstitusi, kedaulatan rakyat, referendum, partisipasi publik, legitimasi konstitusional
- Abstract
- Artikel ini menganalisis dasar konstitusional gagasan amandemen kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan titik berat pada perubahan kedaulatan rakyat dari pengakuan normatif menjadi keterlibatan nyata dalam proses perubahan konstitusi. Penelitian ini mengembangkan argumentasi normatif mengenai rekonstruksi ketatanegaraan dengan membedakan gagasan pembaruan dari ketentuan hukum positif yang sedang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, prinsip partisipasi bermakna dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta literatur mutakhir mengenai perubahan konstitusi. Analisis menemukan kesenjangan legitimasi demokratis: kedaulatan dinyatakan berada di tangan rakyat, tetapi keputusan perubahan UUD menurut hukum positif ditetapkan melalui MPR tanpa kewajiban referendum nasional. Artikel ini menawarkan desain reformasi bertahap berupa keterbukaan naskah perubahan, petisi konstitusional, forum deliberasi, dan referendum sebagai mekanisme pengesahan tambahan apabila lebih dahulu diberikan dasar konstitusional yang sah. Usulan MPR Rakyat, distingsi negara dan pemerintah, serta pengaman terhadap dominasi elite dan eksklusi warga juga dievaluasi secara kritis. Kebaruan kajian terletak pada perumusan prosedur perubahan yang operasional, partisipatif, dan melindungi kesetaraan hak, bukan pada anggapan bahwa referendum dengan sendirinya menjamin kedaulatan rakyat.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, naskah setelah perubahan keempat, terutama Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 . https://peraturan.bpk.go.id/
Fajri, M. Nurul. (2023). “Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, 20(1), 123–143. https://doi.org/10.31078/jk2017
Irlandi, Rino, dan Fitra Arsil. (2026). “Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Perubahan Konstitusi di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, 23(2), 237–261. https://doi.org/10.31078/jk2322
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diputus 25 November 2021. https://www.mkri.id/berita/mk-inkonstitusional-bersyarat%2C-uu-cipta-kerja-harus-diperbaiki-dalam-jangka-waktu-dua-tahun-17816
Rondonuwu, Partice. (2023). “Quo Vadis Amandemen Konstitusi: Kebijakan Hukum Partisipatif-Populis Versus Representatif-Elitis.” Hukum dan Demokrasi, 23(4), 228 –241. https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.35
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II: Sendi-Sendi/Fundamental Negara. https://mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Erhan Bagas Haidar, Agus Ariadi, PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Rizky Salsabila, Fahri Muhammad Pratikto, PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP SULH DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.