ANALISIS YURIDIS PENAHANAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN APARTEMEN CITY PARK CENGKARENG OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
- Authors
-
-
Jessica Cally
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Olivia Chairunnisa Wijaya
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Hak Guna Bangunan, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Rumah Susun, Wanprestasi Pengembang, Hak Atas Perumahan
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji akibat hukum penahanan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk oleh pengembang Apartemen City Park Cengkareng serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan SHGB setelah konsumen melunasi kewajibannya merupakan bentuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011. Kondisi ini semakin berisiko karena SHGB Induk akan berakhir pada Februari 2028 dan perpanjangannya perlu diajukan sejak 2026. Perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui PPJB yang memenuhi kepastian legalitas serta perlindungan represif berupa tuntutan ganti rugi, Gugatan Perwakilan Kelompok, sanksi administratif, dan pembentukan PPPSRS untuk mengupayakan perpanjangan SHGB.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
Indonesia. Undang-Undang tentang Rumah Susun, UU No. 20 Tahun 2011, LN No. 108 Tahun 2011, TLN No. 5252.
Indonesia. Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Hak Tanah, PP No. 40 Tahun 1996.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 16 Tahun 2021.
Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sukanti, Arie. (1994). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Rumah Susun. Jakarta: Rajawali Pers.
Antara, LKBN. (2026, 2 April). Ribuan Penghuni Apartemen City Park Cengkareng Terancam Kehilangan Hak Atas Tanah. LKBN Antara.
Antara, LKBN. (2026, 2 April). Pengembang Mangkir Mediasi Sertifikat Apartemen City Park. LKBN Antara.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Jessica Cally, ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEKERABATAN (PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN BILATERAL) TERHADAP BENTUK PERKAWINAN ADAT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darrel Joyswan Godwin, Fathir Maulidi Hakiki, Irsyad Dahri, DIPLOMASI DI ERA DIGITALISASI: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.