KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU
- Authors
-
-
Naerina Amanda Feryal
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Brian Zahir
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Zaila Tashwa Alichia
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- harta pusaka tinggi, hukum waris adat, Minangkabau, perantau, kebebasan individu
- Abstract
- Generasi perantau Minangkabau yang lahir dan dibesarkan di kota semakin jauh dari praktik kehidupan adat, tetapi sebagai anggota kaum menurut garis ibu mereka tetap berada dalam jangkauan kewajiban adat atas harta pusaka di kampung halaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan harta pusaka dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan pengakuan hukum adat dalam hukum nasional, serta menempatkannya sebagai dasar untuk menelaah perubahan sistem kekerabatan akibat merantau dan pergeseran fungsi harta pusaka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan hak kolektif kaum yang tidak dapat dibagi dan dikelola oleh mamak kepala waris, sedangkan pusaka rendah lebih dekat pada harta perolehan yang dapat berpindah kepada anak. Hukum nasional mengakui keberadaan hukum adat dan hak tradisional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, tetapi pengakuan tersebut bersyarat dan berfokus pada hak kolektif atas tanah, sehingga belum menjawab status individu anggota kaum yang berdomisili jauh dari kampung. Merantau dan urbanisasi melemahkan ikatan generasi perantau dengan kaum dan suku serta menggeser peran mamak ke arah keluarga inti, sementara fungsi harta pusaka bergeser dari basis sosial kaum ke arah nilai ekonomis, sengketa, penguasaan individual, dan harta yang tidak terurus.
- References
-
Amir, M.S. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
Benda-Beckmann, Franz von. Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.
Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonization to Decentralization. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Kato, Tsuyoshi. Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1982.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Naim, Mochtar. Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
Navis, A.A. Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2001.
Syarifuddin, Amir. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
Griffiths, John. 'What is Legal Pluralism?' Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 24 (1986): 1–55.
Hutama, Wimba Roofi. 'Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019.' Notaire 4, no. 3 (2021): 489–502.
Moore, Sally Falk. 'Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study.' Law & Society Review 7, no. 4 (1973): 719–746.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ade Saputra, Julessta Adhya Lesmana, RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devina Claudya, Ishma Alayya Nur Ivan, Muhammad Mawla Fayyazh, Muhammad Erlangga, Raditya Saputra, EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLISI GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Johan Amanda Maliku, Nirin Cristin Slavina Nadeak, Lingkungan Pertemanan sebagai Faktor Kriminogen dalam Fenomena Tawuran Pelajar: Perspektif Kriminologi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arlando, PERAN HAKIM DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PARA PIHAK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fanisa Nuraziza, Ameliya, Hafija Safarina, Sofiatul Awaliyah, Nazla Shiva Salsabila, Surya Sukti, FIKIH SIYASAH ALIRAN SUNNI DAN SYIAH : ANALISIS KOMPARATIF DALAM KACAMATA SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.