KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU

Authors
  • Naerina Amanda Feryal

    Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
  • Brian Zahir

    Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
  • Zaila Tashwa Alichia

    Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
Keywords:
harta pusaka tinggi, hukum waris adat, Minangkabau, perantau, kebebasan individu
Abstract
Generasi perantau Minangkabau yang lahir dan dibesarkan di kota semakin jauh dari praktik kehidupan adat, tetapi sebagai anggota kaum menurut garis ibu mereka tetap berada dalam jangkauan kewajiban adat atas harta pusaka di kampung halaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan harta pusaka dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan pengakuan hukum adat dalam hukum nasional, serta menempatkannya sebagai dasar untuk menelaah perubahan sistem kekerabatan akibat merantau dan pergeseran fungsi harta pusaka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan hak kolektif kaum yang tidak dapat dibagi dan dikelola oleh mamak kepala waris, sedangkan pusaka rendah lebih dekat pada harta perolehan yang dapat berpindah kepada anak. Hukum nasional mengakui keberadaan hukum adat dan hak tradisional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, tetapi pengakuan tersebut bersyarat dan berfokus pada hak kolektif atas tanah, sehingga belum menjawab status individu anggota kaum yang berdomisili jauh dari kampung. Merantau dan urbanisasi melemahkan ikatan generasi perantau dengan kaum dan suku serta menggeser peran mamak ke arah keluarga inti, sementara fungsi harta pusaka bergeser dari basis sosial kaum ke arah nilai ekonomis, sengketa, penguasaan individual, dan harta yang tidak terurus.
References

Amir, M.S. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Benda-Beckmann, Franz von. Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.

Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonization to Decentralization. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Kato, Tsuyoshi. Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1982.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Naim, Mochtar. Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.

Navis, A.A. Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.

Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2001.

Syarifuddin, Amir. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Griffiths, John. 'What is Legal Pluralism?' Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 24 (1986): 1–55.

Hutama, Wimba Roofi. 'Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019.' Notaire 4, no. 3 (2021): 489–502.

Moore, Sally Falk. 'Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study.' Law & Society Review 7, no. 4 (1973): 719–746.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-09
Section
Articles

How to Cite

KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6377

Similar Articles

231-240 of 506

You may also start an advanced similarity search for this article.