KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI
- Authors
-
-
Lisia Syaharani F
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Karenina Marcentia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Sarah Maghfira Aulia P A
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hak waris, anak perempuan, hukum adat Bali, patrilineal, ninggal kedaton
- Abstract
- Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (kapurusa) yang menempatkan anak laki-laki berstatus purusa sebagai penerus swadharma sekaligus pemegang swadikara atas harta warisan, sedangkan anak perempuan berstatus pradana yang setelah menikah dianggap masuk ke dalam keluarga sang suami dan tergolong ninggal kedaton. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana seorang anak perempuan yang telah menikah diakui sebagai ahli waris dalam keluarga asalnya, setelah munculnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hak waris anak perempuan yang telah menikah dalam sistem pewarisan patrilineal masyarakat hukum adat Bali. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan Keputusan MUDP Bali yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa dikategorikan sebagai ninggal kedaton terbatas, bukan ninggal kedaton penuh, karena masih dapat menjalankan tanggung jawab tertentu terhadap keluarga asalnya. Dengan demikian, ia dimungkinkan memperoleh bagian harta warisan berdasarkan prinsip ategen aswan (dua banding satu), sebagaimana telah ditegaskan di dalam Keputusan MUDP Bali Tahun 2010. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan yang telah menikah sebagai ahli waris telah diakui, tetapi bersifat terbatas dan tidak setara dengan anak laki-laki, serta penerapannya masih dipengaruhi oleh prinsip desa, kala, patra sehingga pelaksanaannya berbeda di setiap desa adat di Bali.
- References
-
Kitab Hindu Bali Manawa Dharmasastra.
Majelis Utama Desa Pakraman Bali. (2010). Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. (15 Oktober 2010).
Suarda, I Nengah, M. Riadhussyah, & Nanang Desga Nilwan. (2020). Hak dan Kedudukan Janda dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali. Surabaya: Pustaka Aksara.
Windia, N. L., Wayan P. Wiasti, & Ni Made Arjani. (2013). Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali. Bali: Udayana University Press.
Windia, Wayan P., & Ketut Sudantra. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Anggita, Putu Ida Ayu Nurma, & Rosalinda Elsina Latumahin. (2023). Problematika Ninggal Kedaton dalam Kajian Gender Equality. Jurnal Universitas Widya Gama Malang, 6(1).
Cahyani, Firnanda Arifatul, & Dia Aisa Amelda. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459.
Dewi, Ni Luh Karyantari Yulian, Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Khairul Aswadi. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali di Lombok (Studi di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). Unizar Recht Journal, 3(3).
Navydien, Miliarni Deida, & Khesya Khusnul Fadhilah Utomo. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita dalam Hukum Adat Bali. Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(5).
Obara, I Kadek Arya Wiguna, & A.A. Gede Oka Parwata. (2022). Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Adat Bali. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 10(11).
Prasetyo, Agung Basuki, & Triyono. (2016). Perkembangan Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal di Denpasar-Bali (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali). Diponegoro Law Journal.
Putra, Gede Wahyu Aldi, Si Ngurah Ardhya, & Ketut Sudiatmaka. (2021). Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2).
Udytama, I Wayan Wahyu Wira, & Ida Ayu Indira Sita Dianti. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. Jurnal Yustitia, 8(2).
Yulandin, Ni Kadek Ayu Cahya, I Made Suwitra, & Diah Gayatri Sudibya. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon. Jurnal Analogi Hukum, 7(3).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Apsari Indriati, Shofi Hartanti, Nastiti Hayuning Swasono, BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Amalia Az-Zahra, Sirman Dahwal, Edytiawarman Edytiawarman, PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riskha Nur Ramadhani, Naflah Salsabila Fiyanto, Erlita Karisma Ariditiya, KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.