KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Surya Pratama Erlangga
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Maulana Dzaky Akmal Purwanto
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Muhammad Nesta Wilnas Putra
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Aset Kripto, Hukum Waris Adat, Objek Warisan, Kekayaan Digital, Ahli Waris.
- Abstract
- Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu. Keberadaan aset kripto menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia, khususnya berkaitan dengan kedudukannya sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris, mengkaji implikasi pewarisannya dalam keberagaman sistem kekerabatan adat, serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan kekayaan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum adat, dan sumber hukum terkait aset kripto. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa karakteristik aset kripto sebagai kekayaan digital bernilai ekonomi perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep harta peninggalan menurut hukum waris adat. Keberagaman sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental juga menunjukkan bahwa pengakuan aset kripto sebagai objek warisan harus memperhatikan karakteristik kepemilikan harta, hubungan kekerabatan, serta ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai hukum adat dengan perkembangan hukum nasional guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ahli waris atas aset digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris adat dalam merespons transformasi bentuk kekayaan di era digital.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. (2024). “Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia.” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. 5(1). Hlm. 95–114. https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827.
Feliks, Danggur. (2022). “Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Khazanah Multidisiplin. 3(2). Hlm. 139–164.
Frisandia, Micselin Sifa, dan Salsabila Ardila W. (2024). “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia.” Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(4). Hlm. 238–246.
Iqbal, Iqbal, dan Jazman Nazar. (2025). “Bitcoin Inheritance Mechanism as an Intangible Ownership Asset Under Civil Law in Indonesia: Mekanisme Pewarisan Bitcoin Sebagai Aset Kepemilikan Tidak Berwujud Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.” UIR Law Review. 9(2). Hlm. 75–89. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24680.
Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. (2018). “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. 5(2). Hlm. 315–330. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6.
Santoso, Fatih El Farabi, dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2026). “Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris.” Law and Digital Economy Review. 1(1). Hlm. 34–49. https://doi.org/10.20961/lder.v1.i1.3658.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Naerina Amanda Feryal, Brian Zahir, Zaila Tashwa Alichia, KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Yanti Ismail, Nur Zakiyah, Iryad Dahri, DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jeremy Hisar Pasaribu, Uji Keabsahan Klausul Lisensi Terbatas Aset Virtual Mobile Legends Bang Bang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.