KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Violita Nyimas Ajeng Septiani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Nadya Aulia Ramadhani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Mohammad Mahdy Fahrezy
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- harta pusaka tinggi, harta pencaharian, hukum waris adat, Minangkabau, penyelesaian sengketa
- Abstract
- Indonesia memiliki keragaman hukum waris adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya, salah satunya masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, harta dibedakan menjadi dua kategori, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, yang memiliki kedudukan, pengelolaan, dan mekanisme pewarisan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kedua jenis harta tersebut serta hak dan penyelesaian sengketanya dalam hukum waris adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum berupa buku hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh kaum, sehingga tidak dapat dijual, digadaikan, maupun dibagi secara perorangan. Sebaliknya, harta pencaharian diperoleh dari usaha suami istri selama perkawinan, bersifat lebih individual, dan dapat diwariskan kepada anak kandung. Perbedaan kepentingan atas penguasaan dan pembagian kedua harta tersebut kerap memicu sengketa. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mulai dari bakaum, bakampuang, pasukuan, hingga babalai bamusajik, kemudian dilanjutkan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan apabila belum berhasil dapat ditempuh melalui pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau lebih mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama sebelum menggunakan jalur hukum formal.
- References
-
Afdillah, F., Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2013/PN. BS). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(1).
Andri G. Valentinus, Rosnidar Sembiring, dan Maria, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025),” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 9 2025.
Badridduja, F. (2026). Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara'idh (Hukum Waris Islam); Dialog, Negosiasi, Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama. Journal of Contemporary Law Studies.
Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma. “Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau yang Bereksistensi di Indonesia.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023.
Firdawaty, Linda, dan Ahmad Mulyono, “Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin,” Jurnal Asas. Vol. 10, No. 01. 2018.
Hidayati, Mira, dan Khoirul Ahsan. “Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat.” Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Februari 2025.
Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, April 2022.
Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103-111.
Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 1(1), 34-41.
Noviardi, Adri. “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi,” SAKINA: Journal of Family Studies 4, no. 4 (2020).
Rafi, Muhammad, dan Yusdi Haq, “Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam,” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 5, no. 8. 2026.
Rozieq, N. (2023). Sistem hukum waris adat Minangkabau. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2(1), 94-102.
Lubis, Ikhsan., Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis, “Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat,” Tunas Agraria, Vol. 8, No. 2, Mei 2025, hlm. 143–158.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Eva Naili Rizqiyah, Amelia Rahma Nabila, Devina Afriani Putri, KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eva Naili Rizqiyah, Amelia Rahma Nabila, Devina Afriani Putri, KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Varlie Zahrani Tsabitha Dozi, Mohammad Indra Bayu Lesmana, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PUSAKO RENDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN FARAID , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riskha Nur Ramadhani, Naflah Salsabila Fiyanto, Erlita Karisma Ariditiya, KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naerina Amanda Feryal, Brian Zahir, Zaila Tashwa Alichia, KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Flovy Adrina Wibowo, Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri, Yeslar Manda Natalia Manalu, KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Sulistyanto, Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak, Charisma Puji Anjarwati, STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Apsari Indriati, Shofi Hartanti, Nastiti Hayuning Swasono, BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Azlya Izza Hafizh, Jasmine Putri Justitia, Luna Yustisia Maharani, Pembagian Waris Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Adat Matrilineal Dengan Adat Patrilineal , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yeremia Silitonga, Andrian Maulana, Johannes Manik, Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.