NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Asti Ananta
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Jelita
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rindu Davina Anisa Andari
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Humaira Shalih Ammash
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Aprisa Ruslan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Pembaruan Hukum Pidana, KUHP Nasional, Hak Asasi Manusia
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh ketentuan hukum peninggalan kolonial yang cenderung menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum nasional kemudian mendorong perubahan paradigma pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar bagi sistem pemidanaan yang lebih manusiawi. Hal tersebut terlihat dari tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, adanya perhatian terhadap pemulihan konflik, serta pengakuan terhadap pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan pengawasan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32705
Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2). https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152
Gultom, B. (2012). Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sapientia et Virtus, 8(1), 225–247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465
Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348
Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706
Pratama, M. I. W., Adha, M. Y., & Kurniawan, L. D. (2026). Keadilan bagi korban dalam tujuan pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu analisis hukum. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 21(2). https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i2.82969
Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136
Sinlaeloe, Y., Hutauruk, A., Sane, M., & Sunarno. (2026). Kepastian hukum penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP Nasional. Keadilan. https://doi.org/10.37090/cw1j2b71
Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027
Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2), 709–728. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092
Wisnumurti, R. W., & Yuherawan, D. S. B. (2026). Paradigma pembaruan hukum pidana Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 5(2). https://doi.org/10.38156/wplr.v5i2.395
Zainudin Hasan. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Naufal Sulistyanto, Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak, Charisma Puji Anjarwati, STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Charel Zhalsadilla Haqni, Nursepti Soedarmo Putri, Ratu Chintania SPH, Salsabila Tiara Putri, Salma Ghasani, PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahlan, Supriatna, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Fhatur Lhutfi Rahmad, Muh. Rezky Ramadhan, Kurniati, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Keadilan Gender dan Kepentingan Terbaik Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Leila Navisa Rabbaniyah, Mukhsin Achmad, KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MISYAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Fahmi Miftah, Ibnu Atiiq Ash Shiddiq, Andi Rachmat Maulana, Benturan Otonomi Desa Adat dan Hak Waris Pradana Beda Desa: Implikasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Eksekusi Harta Gunakaya , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.