PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA
- Authors
-
-
Dahlan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor -
Supriatna
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban hukum, berita bohong, hoaks, media sosial, UU ITE
- Abstract
- Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum berupa penyebaran berita bohong atau hoax yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong melalui media sosial serta mengidentifikasi persoalan penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap penyebar berita bohong tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ketidakbenaran suatu informasi. Penegak hukum harus membuktikan unsur tindak pidana yang sesuai, bentuk kesalahan pelaku, serta akibat yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang digunakan. Perbedaan karakteristik penyebaran hoaks juga mengharuskan adanya pembedaan antara informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan, dan konten yang memenuhi unsur tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan kebebasan berekspresi.
- References
-
1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.
7. Apriadi, M. A., Prayoga, E., & Putriyana, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) melalui media pers dan media sosial. Jurnal Prakasa Hukum dan Masyrakat, 1(2). https://doi.org/10.6801/parama.v1i2.132
8. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis yuridis terhadap korban penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 67–73. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4214
9. Muhammad, G. M., & Prabandani, H. W. (2023). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi kasus di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat). Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12(1), 27–47. https://doi.org/10.55129/.v12i1.2434
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024
11. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU& page=1& perPage=50& search=115%2FPUU-XXII%2F2024
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nely Yana Ramadhani, Rahma Aulia, Dafa Yurike, Cici Juliawati, PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naerina Amanda Feryal, Brian Zahir, Zaila Tashwa Alichia, KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Destu Andira, Ari Teguh Persadanta Sembiring, Maulana Malik Tamrin, Revy Ardhana Susanto, Zainudin Hasan, Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nikita Kirani, Noveril Kezia, Glenn Nova Susanto, Putri Maulida Arta, Octa Khairunnisa, Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Pemidanaan dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nurhandayani, Grace Measy Sobari, Adit Tia Ramadanu, Nandang Kusnadi, PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BERDASARKAN UU KESEHATAN NO. 17/2023 DAN UU NARKOTIKA NO. 35/2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.