Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Authors
  • Kaila Cantika Carissa Putri

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Keisya Aulia Nissa

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Esih Nurmala Sari

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Ifa Putri Anjala

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Gisela Meiselina

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
Keywords:
Rekonstruksi, Hukum Pidana Nasional, Pancasila, Sistem Pemidanaan, Keadilan
Abstract
Rekonstruksi hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai Pancasila merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menyesuaikan sistem pemidanaan dengan ideologi bangsa dan perkembangan masyarakat modern. Artikel ini menganalisis rekonstruksi hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum pidana nasional harus dilakukan secara integral, mencakup rekonstruksi substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus menjadi fondasi dalam merekonstruksi asas legalitas, tujuan pemidanaan, sistem sanksi, dan kebijakan kriminal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodasi nilai-nilai Pancasila melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, pengaturan tujuan pemidanaan yang humanis, serta diversifikasi sanksi. Rekonstruksi hukum pidana berbasis Pancasila masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi overcriminalization, dan kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas agar hukum pidana nasional benar-benar berlandaskan Pancasila.
References

Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Z. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum. Jakarta: Erlangga.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kelsen, Hans. 1967. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press.

Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-03
Section
Articles

How to Cite

Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6116

Similar Articles

481-490 of 532

You may also start an advanced similarity search for this article.