RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Ade Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor -
Julessta Adhya Lesmana
Fakultas Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- restorative justice, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana
- Abstract
- Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep restorative justice dalam memulihkan korban dan pelaku serta mengkaji penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan kerugian, pengakuan atas penderitaan, dan perlindungan hak-haknya. Di sisi lain, pelaku didorong untuk memahami akibat perbuatannya, bertanggung jawab, dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Namun, penerapannya harus memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak, kesukarelaan, perlindungan korban, dan batasan hukum yang berlaku. Dengan demikian, restorative justice tidak semata-mata dimaknai sebagai penghentian perkara, melainkan sebagai proses pemulihan yang berorientasi pada keadilan substantif.
- References
-
Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Revised and Updated Edition. New York: Good Books, 2015.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Downloads
- Published
- 2026-11-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Surya Pratama Erlangga, Maulana Dzaky Akmal Purwanto, Muhammad Nesta Wilnas Putra, KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yeremia Silitonga, Andrian Maulana, Johannes Manik, Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Fhatur Lhutfi Rahmad, Muh. Rezky Ramadhan, Kurniati, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Keadilan Gender dan Kepentingan Terbaik Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dava Aji Ramadhan, Andika Rafa Hendrawan, Peter Guntara, TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally, ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEKERABATAN (PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN BILATERAL) TERHADAP BENTUK PERKAWINAN ADAT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Violita Nyimas Ajeng Septiani, Nadya Aulia Ramadhani, Mohammad Mahdy Fahrezy, KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasuandi, BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TAMBANG TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.