PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Authors
  • Arman

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
    Author
  • Nurhani Fithriah

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
    Author
Keywords:
Sanksi, Sanksi, Administratif, Administratif, Kebakaran, Kebakaran, Kehutanan, Kehutanan, Lingkungan, Lingkungan
Abstract
hidup yang menimbulkan dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan sehingga memerlukan instrumen hukum yang bersifat preventif, korektif, dan represif. Salah satu instrumen penting adalah sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, penerapannya dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan, serta kendala dan upaya peningkatan efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kejelasan norma, kewenangan lembaga, kapasitas aparatur, pengawasan, koordinasi antarlembaga, pembuktian, dan kepatuhan pihak yang dikenai sanksi. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif perlu dilakukan secara proporsional, konsisten, dan terukur, disertai pengawasan serta pemulihan lingkungan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup.
References

1. Khaidar, N., Nurrahman, D. B., & Mubarak, T. A. Z. (2023). The effectiveness of administrative sanctions against environmental pollution cases in Indonesia. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2(2), 267–288. https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.66150

2. Rahadina, V. A., & Ratna, E. (2025). Penegakan hukum administrasi terhadap kebakaran hutan. Jurnal USM Law Review, 8(1), 196–214. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10931

3. Ryadi, A., & Masyhar, A. (2021). Forest fires and law enforcement: The capture of Indonesian contemporary condition. Journal of Law and Legal Reform, 2(1), 39–50. https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.42723

4. Wijayanto, A., Wiraraja, H. A., & Idris, S. A. (2022). Forest fire and environmental damage: The Indonesian legal policy and law enforcement. Unnes Law Journal, 8(1), 105–132. https://doi.org/10.15294/ulj.v8i1.37360

5. Zahroh, U. A., & Najicha, F. U. (2022). Problems and challenges on environmental law enforcement in Indonesia: AMDAL in the context of administrative law. Indonesian State Law Review, 5(2), 53–66. https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.46511

6. Butar Butar, F. B., & Syafitri, I. (2025). Penegakan hukum lingkungan: Administratif, keperdataan, dan kepidanaan. Surabaya: Airlangga University Press.

7. Hayatuddin, K., & Aprita, S. (2021). Hukum lingkungan. Jakarta: Kencana.

8. Machmud, S. (2024). Penegakan hukum lingkungan hidup administrasi: Oleh eksekutif dan yudikatif. Bandung: Yrama Widya.

9. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

10. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-31
Section
Articles

How to Cite

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6028