KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE
- Authors
-
-
Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Fajar Intan Kurnia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Yunita Dyah Prasinta
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Suku Karo, Patrilineal, Kedudukan Anak Perempuan, Pemere, Yurisprudensi
- Abstract
- Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat adat Karo secara tradisional menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga anak perempuan hanya memperoleh harta secara terbatas melalui pemberian sukarela (pemere). Dalam situasi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan menurut adat berpotensi beralih kepada kerabat laki-laki dari garis ayah, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak perempuan yang ditinggalkan. Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa ketiadaan keturunan laki-laki tidak lagi dapat menggugurkan hak waris anak perempuan atas harta orang tuanya. Sebagai jalan keluarnya, harmonisasi antara asas kesetaraan gender hukum nasional dan pelestarian adat kini diwujudkan melalui jalur musyawarah keluarga (arih-arih), hibah, maupun penyelesaian pengadilan demi menjamin keadilan bagi perempuan.
- References
-
Poespasari, E. D. (2018). Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia. Kencana.
Sembiring, R. (2022). Hukum waris adat (Ed. 1, cet. 2). Rajawali Pers.
Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.
Yustikarini, M. (2022). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak. Damera Press.
Bangun, D. P., Reh Bungana Beru PA, Nababan, R., Siahaan, P. G., & Ramadhan, T. (2026). Upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten Karo. IJD, 8(2), 314.
Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 73–79.
Catrisia, S., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). Efektivitas yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–18.
Kaban, L. B., Harahap, S., & Desky, A. F. (2024). Pergeseran nilai sosial pada hak waris perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(4), 43–65.
Pinem, R. K. (2019). Hak-hak perempuan terhadap harta dalam suku Karo (Memaknai simbol dalam rangka perubahan hukum di masyarakat). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 16. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal. Jurnal USM Law Review, 8(1), 86–104.
Sembiring, R., Sitepu, R., & Kaban, M. (2024). Eksistensi status hak atas tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Jurnal Media Akademik, 2(3).
Saragih, R. (2022). Kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Karo. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 5(2), 1210–1218.
Sitepu, I. F. B., Hutabalian, M., & Simanjuntak, M. F. A. (2026). The role of Karo customary law in the distribution of inherited property among families without male descendants in Sukadame Village, Tigapanah District. Indonesian Journal of Advanced Research, 5(7), 1221–1228.
Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., Simatupang, B. D., Ginting, E., & Khadafi, M. (2024). Hukum adat Batak Karo dan yurisprudensi dalam hak mewaris. PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat), 4(1), 19–23.
Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961
Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan. (t.t.). Definisi hukum adat. https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hukum-adat?id=026ad44e0b3330b6ae764e0b7a54a3bd
Tim Hukumonline. (2022, 18 Juli). Mengenal unsur penting dan asas-asas hukum waris adat. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muh. Dwiki Sugiarto Shafa, Muh. Haikal Fahlefy Tenroaji, Irsyad Dhahri, PERKEMBANGAN DIPLOMASI DIGITAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP HUKUM DIPLOMATIK DI ERA TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya fauzi, Kanaya Salsabilla, Nofa kamelia, Roni Rustandi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rowen Natanael, Sandy Junior Tanuwidjaya, Sandy Permana, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Keadilan dalam Cara Negara Menghukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Manik, ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mariyah Ulfah, Asnawi, Ayang Fristia Maulana, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT PENDEKAR BODOH CABANG BANDUNG (D'COST BANDUNG INDAH PLAZA-BIP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eko Yudiyanto, Basyarudin, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.