KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE
- Authors
-
-
Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Fajar Intan Kurnia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Yunita Dyah Prasinta
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Suku Karo, Patrilineal, Kedudukan Anak Perempuan, Pemere, Yurisprudensi
- Abstract
- Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat adat Karo secara tradisional menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga anak perempuan hanya memperoleh harta secara terbatas melalui pemberian sukarela (pemere). Dalam situasi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan menurut adat berpotensi beralih kepada kerabat laki-laki dari garis ayah, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak perempuan yang ditinggalkan. Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa ketiadaan keturunan laki-laki tidak lagi dapat menggugurkan hak waris anak perempuan atas harta orang tuanya. Sebagai jalan keluarnya, harmonisasi antara asas kesetaraan gender hukum nasional dan pelestarian adat kini diwujudkan melalui jalur musyawarah keluarga (arih-arih), hibah, maupun penyelesaian pengadilan demi menjamin keadilan bagi perempuan.
- References
-
Poespasari, E. D. (2018). Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia. Kencana.
Sembiring, R. (2022). Hukum waris adat (Ed. 1, cet. 2). Rajawali Pers.
Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.
Yustikarini, M. (2022). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak. Damera Press.
Bangun, D. P., Reh Bungana Beru PA, Nababan, R., Siahaan, P. G., & Ramadhan, T. (2026). Upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten Karo. IJD, 8(2), 314.
Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 73–79.
Catrisia, S., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). Efektivitas yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–18.
Kaban, L. B., Harahap, S., & Desky, A. F. (2024). Pergeseran nilai sosial pada hak waris perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(4), 43–65.
Pinem, R. K. (2019). Hak-hak perempuan terhadap harta dalam suku Karo (Memaknai simbol dalam rangka perubahan hukum di masyarakat). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 16. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal. Jurnal USM Law Review, 8(1), 86–104.
Sembiring, R., Sitepu, R., & Kaban, M. (2024). Eksistensi status hak atas tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Jurnal Media Akademik, 2(3).
Saragih, R. (2022). Kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Karo. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 5(2), 1210–1218.
Sitepu, I. F. B., Hutabalian, M., & Simanjuntak, M. F. A. (2026). The role of Karo customary law in the distribution of inherited property among families without male descendants in Sukadame Village, Tigapanah District. Indonesian Journal of Advanced Research, 5(7), 1221–1228.
Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., Simatupang, B. D., Ginting, E., & Khadafi, M. (2024). Hukum adat Batak Karo dan yurisprudensi dalam hak mewaris. PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat), 4(1), 19–23.
Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961
Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan. (t.t.). Definisi hukum adat. https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hukum-adat?id=026ad44e0b3330b6ae764e0b7a54a3bd
Tim Hukumonline. (2022, 18 Juli). Mengenal unsur penting dan asas-asas hukum waris adat. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasuandi, BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TAMBANG TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Amir Fakhruddin, Riyan Chandra Dwi Alimustofa, Feri Alfian, Muhammad Aji Saputra, Intan Suri Mahardika Pertiwi, PENGGUNAAN GAMBAR MAKANAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PLATFORM SHOPEEFOOD DALAM PERSPEKTIF GHARAR DAN TADLIS: KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Adi Vickram, TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN FORMIL DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Amalya Putri, Dinda Aji Ningrat, Asmak Ul Hosna, STATUS PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.