HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat
- Authors
-
-
Zaid Abdillah
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- hak asasi manusia (HAM), masyarakat adat, multikultural, hutan adat
- Abstract
- Konflik hutan adat yang terjadi antara masyarakat suku Dayak Benuaq dengan PT BSMJ di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, belum terselesai sejak tahun 2012 dan sekarang kembali memanas konflik tersebut pada Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2026. Konflik yang terjadi di Kalimantan Timur ini memperlihatkan adanya permasalahan perlindungan HAM masyarakat adat di tengah kuatnya arus ekspansi perkebunan kelapa sawit dan klaim hak guna usaha terhadap wilayah yang sedang dipertahankan secara turun-temurun. Kami membuat artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat adat yang ada di Kampung Muara Tae dalam konflik hutan adat dengan PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) dalam bingkai Multikulturalisme. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data didapatkan dari laporan lembaga, berita, peraturan perundang-undangan, putusan MK, jurnal, dan artikel yang terkait dengan studi ini, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat Muara Tae belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat terlihat dari adanya tumpang tindih antara hak guna usaha dan hak ulayat, adanya pelaksanaan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan yang dipersoalkan, serta dalam penetapan batas administrasi yang berdampak pada wilayah adat. Konflik juga bergeser menjadi konflik horizontal antar warga, sehingga mengancam kerukunan sosial dalam masyarakat adat yang multikultural. Dengan demikian, diperlukan aturan untuk mempercepat pengakuan wilayah adat melalui aturan daerah yang berkaitan dengan penetapan hutan adat, pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan juga implementasi FPIC yang dapat diverifikasi dalam setiap perizinan yang baru.
- References
-
Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Clarendon Press.
Madung, O. G. (2014). Pluralitas dan konsep pengakuan intersubjektif dalam pemikiran Axel Honneth. Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara, 13(2), 1–29. https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
Muazam, A. R. (2026, 9 Agustus). Sulitnya negara jamin hak masyarakat adat. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2026/08/09/sulitnya-negara-jamin-hak-masyarakat-adat/
Muazzin. (2014). Hak masyarakat adat (indigenous peoples) atas sumber daya alam: Perspektif hukum internasional. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7
Satriani. (2026). Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap tumpang tindih hak ulayat dengan hak guna usaha dalam perspektif hukum pertanahan Indonesia. Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, 2(3), 539–556. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/article/view/62622
Septiyani, A. (2026). Implementasi prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) dalam pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat [Skripsi, Universitas Pasundan]. Repository UNPAS. https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83985
Sitoningrum, N. D. (2026, 4 Agustus). Konflik berlarut, masyarakat Muara Tae tolak ekspansi sawit di hutan adat. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2026/08/04/konflik-berlarut-masyarakat-muara-tae-tolak-ekspansi-sawit-di-hutan-adat/
Sukirno. (2016). Tindak lanjut pengakuan hutan adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Masalah-Masalah Hukum, 45(4), 259–267. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.259-267
Taylor, C. (1994). The politics of recognition. Dalam A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the politics of recognition (hlm. 25). Princeton University Press.
Putri Mei Lestari Lubis dan Dwiki Putra Perkasa. (2025). Analisis yuridis prinsip free, prior, informed consent (FPIC) sebagai instrumen pencegahan pelanggaran hak asasi manusia pada pertambangan di wilayah adat. El-Iqthisady, 7(2). https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.63392
M. Faisal Rahendra Lubis dkk. (2025). Hak menguasai negara vs hak ulayat: dialektika keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat lokal. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/55255/33454/195644
Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani. (2017). Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan. Jurnal Media Hukum. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/3050/2838
Joeni Kurniawan. (2018). When human rights are not enough: A “failure” of multiculturalism in Indonesia? (A preliminary hypothesis). Journal of Southeast Asian Human Rights. https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/5332
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.
United Nations General Assembly. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (A/RES/61/295).
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moh. Rafli Haggani, Mishbahul Munir, PROSES PENANGANAN DATA PESERTA DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN HAK ATAS MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Amalia Az-Zahra, Sirman Dahwal, Edytiawarman Edytiawarman, PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riskha Nur Ramadhani, Naflah Salsabila Fiyanto, Erlita Karisma Ariditiya, KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aisyah, Irham Auladi H. Al-hamidy, Kurniati, WAKAF UANG: PROBLEMATIKA, TANTANGAN, DAN SOLUSI HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ernisa Aurelia Dewanti, Marsela Disti Wahyunda, Ockvericha Dwi Navisa, KEDUDUKAN TRADISI LINTIRAN SEBAGAI PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP BENDA PUSAKA DALAM HUKUM ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.