NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Muhammad Ilham Alparsy
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Andika Pratama
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Airlangga Ari Putra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Adil Rahma Dinata
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Cipta Ambar Wati
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Sosial, Kemanusiaan, Keadilan Restoratif, Digitalisasi UMKM
- Abstract
- Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai pergeseran hukum pidana Indonesia dari orientasi pembalasan menuju koreksi, pemulihan, dan rehabilitasi. Pergeseran ini lazim dibaca sebagai penerjemahan nilai Pancasila, tetapi pembahasannya cenderung berhenti pada norma pemidanaan dan jarang diuji terhadap kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai kemanusiaan (Sila Kedua) dan keadilan sosial (Sila Kelima) diwujudkan dalam pembaruan hukum pidana, serta mengorelasikannya dengan temuan wawancara terhadap seorang pengembang web tentang kesenjangan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Pasal 51–54 KUHP Nasional menerjemahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan; (2) keadilan sosial dalam hukum pidana tidak hanya bekerja pada tahap pemidanaan, tetapi juga sebelum dan sesudahnya; dan (3) ketimpangan fasilitas dan edukasi digital yang diungkap narasumber menunjukkan perlunya kebijakan nonpenal sebagai bagian dari politik hukum pidana. Artikel ini menawarkan kerangka keadilan sosial tiga tahap (pra-pemidanaan, pemidanaan, pascapemidanaan) sebagai alat analisis pembaruan hukum pidana. Temuan empiris bersifat ilustratif karena bersumber dari satu narasumber.
- References
-
1. Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
2. Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.
3. Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
4. Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi komparasi: Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Jurnal Sapientia et Virtus, 9(2).
5. Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
6. Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
7. Packer, H. L. (1968). The limits of the criminal sanction. Stanford University Press.
8. Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
17. Wawancara dengan Rey Rifa Erlangga (pengembang web dan tokoh muda inspiratif), 9 Oktober 2026, Bandar Lampung.
- Downloads
- Published
- 2026-10-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiva Hermanda, ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Didit Pramudita Darmaputra, Maya Mustika Kartika Sari, TINGKAT KESADARAN POLITIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DALAM KONTEKS FENOMENA GOLPUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zaid Abdillah, HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Firganefi, Emilia Susanti, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.