NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Muhammad Ilham Alparsy
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Andika Pratama
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Airlangga Ari Putra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Adil Rahma Dinata
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Cipta Ambar Wati
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Sosial, Kemanusiaan, Keadilan Restoratif, Digitalisasi UMKM
- Abstract
- Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai pergeseran hukum pidana Indonesia dari orientasi pembalasan menuju koreksi, pemulihan, dan rehabilitasi. Pergeseran ini lazim dibaca sebagai penerjemahan nilai Pancasila, tetapi pembahasannya cenderung berhenti pada norma pemidanaan dan jarang diuji terhadap kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai kemanusiaan (Sila Kedua) dan keadilan sosial (Sila Kelima) diwujudkan dalam pembaruan hukum pidana, serta mengorelasikannya dengan temuan wawancara terhadap seorang pengembang web tentang kesenjangan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Pasal 51–54 KUHP Nasional menerjemahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan; (2) keadilan sosial dalam hukum pidana tidak hanya bekerja pada tahap pemidanaan, tetapi juga sebelum dan sesudahnya; dan (3) ketimpangan fasilitas dan edukasi digital yang diungkap narasumber menunjukkan perlunya kebijakan nonpenal sebagai bagian dari politik hukum pidana. Artikel ini menawarkan kerangka keadilan sosial tiga tahap (pra-pemidanaan, pemidanaan, pascapemidanaan) sebagai alat analisis pembaruan hukum pidana. Temuan empiris bersifat ilustratif karena bersumber dari satu narasumber.
- References
-
1. Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
2. Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.
3. Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
4. Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi komparasi: Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Jurnal Sapientia et Virtus, 9(2).
5. Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
6. Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
7. Packer, H. L. (1968). The limits of the criminal sanction. Stanford University Press.
8. Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
17. Wawancara dengan Rey Rifa Erlangga (pengembang web dan tokoh muda inspiratif), 9 Oktober 2026, Bandar Lampung.
- Downloads
- Published
- 2026-10-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aalya Zhafira Salsabila, Zayyan Nadia Falahi, Jessica Eva Agustia, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Tigor Pardomuan Siregar, Rika Amelia, Albanna Yoga Febriansyah, Kayla Navesa, Nazwa Azizah Azhary, Pembuktian Hak dan Penguasaan Tanah Setelah Sewa Berakhir di Stasiun Cicurug Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Cbd , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yeremia Silitonga, Andrian Maulana, Johannes Manik, Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.