PERLINDUNGAN HAK KORBAN DAN TERSANGKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Authors

  • A. Azi Fernando Putra

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author

  • Bagus Saebani

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author

  • M. Abdul Haris

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author

  • M. Jopan Febriansyah

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author

  • Zelzian Fajrin

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
Keywords:
Perlindungan Hak, Korban, Tersangka, KUHAP, Keadilan Restoratif
Abstract
Perlindungan hak korban dan tersangka merupakan dua sisi yang harus berjalan seimbang dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini menganalisis perlindungan hak korban dan tersangka dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa KUHAP menempatkan asas praduga tidak bersalah dan hak-hak tersangka sebagai fondasi due process, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak korban atas perlindungan, informasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan korban masih terpinggirkan karena sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antar subsistem peradilan pidana, penguatan LPSK, jaminan bantuan hukum, dan pendekatan keadilan restoratif agar hak korban dan tersangka terlindungi secara proporsional.
References

Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2008. Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. Semarang: Pusaka Magister.

Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Arief, Dikdik M., dan Elisatris Gultom. 2006. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realitas. Jakarta: Rajawali Pres.

Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bawengan, Gersan W. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: Pradnya Paramita.

Chazawi, Adami. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Edrisy, Ibrahim Fikma, dkk. 2023. Penologi. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Effendi, Tolib. 2013. Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradya Paramita.

Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Z. (2025). Hukum Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-27
Issue
Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

PERLINDUNGAN HAK KORBAN DAN TERSANGKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/5803