IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI

Authors
  • Dinda Khairani Fauji

    Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
    Author
  • Isep H Insan

    Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
    Author
  • Herli Antoni

    Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
    Author
Keywords:
Beasiswa, Pancakarsa, Kabupaten Bogor
Abstract
Program Beasiswa Pancakarsa merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membantu biaya pendidikan bagi pemuda berprestasi. Pelaksanaan program perlu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi AUPB dalam Program Beasiswa Pancakarsa serta mengetahui hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Pancakarsa telah mengacu pada delapan AUPB, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Hambatan utama dalam pelaksanaan program adalah keterlambatan pencairan dana karena perbedaan jadwal akademik perguruan tinggi dengan tahapan pengelolaan APBD. Upaya yang dilakukan berupa koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.
References

Indonesia. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. UU Nomor 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Dilapanga, Abdul Rahman dan Margareth I. R. Rantung. Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022.

Dwiyanto, Agus, ed. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005.

Kahar, Abdul. Meretas Batas Impian dengan Beasiswa. Bandung: Indonesia Emas Group, 2022.

Laritmas, Hedwig dan Ahmad Rosidi. Teori-Teori Negara Hukum. Jakarta: Kencana, 2024.

Assidiqin, Muhammad Yusuf Fanany dan Rikfi Ridlo Phahlevy. “Pelaksanaan Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Konservasi Edelwiss di Gunung Butak”. Indonesian Journal of Law Economics Review, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Vol. 20 No. 3 Tahun 2025.

Hadi, Fikri; Farina Gayandri; dan Fatma Afifah. “Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Vol. 3 No. 2 Tahun 2025.

Hanani, Tri. “Keterlibatan Informasi Publik dalam Penyelenggaraaan Pelayanan Publik di Desa”. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, diterbitkan oleh Kolibi Institute. Vol. 2 No. 4 Tahun 2024.

Julianto, Gatot. Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa. Wawancara. Hotel Bell Place Sentul, 21 Juli 2026.

Kenya, Adalia. “Implementasi program Beasiswa Pendidikan Pancakarsa di Kabupaten Bogor Tahun 2022”. Journal of Politic and Government Studies, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Vol. 13 No. 2 Tahun 2024.

Meidila Hutauruk et al. “Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Peningkatan Kualitas Kerja Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah”. Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 3 No. 3 Tahun 2022.

Muksalmina et al. “Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia”. Jurnal Konsep Ilmu Hukum, diterbitkan oleh Locus Media. Vol. 5 No. 2 Tahun 2025.

Pamungkas, Tareq Jati. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State”. Media of Law and Sharia, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 3 No. 4 Tahun 2022.

Prawiranegara, Khalid. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu”. Lex Renaissance, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 6 No. 3 Tahun 2022.

Safitri dan Geovani Mewanda. “Peran Efektif Komunikator dalam Pelayanan Publik”. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Vol. 6 No. 1 Tahun 2024.

Virgieawan, Mochammad Afdhal. Penerima Beasiswa Pancakarsa. Wawancara. Melalui Zoom Meeting, 22 Juli 2026.

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-20
Section
Articles

How to Cite

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/5515

Similar Articles

11-20 of 26

You may also start an advanced similarity search for this article.