PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE)
- Authors
-
-
Eko Yudiyanto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang SerangAuthor -
Basyarudin
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang SerangAuthor
-
- Keywords:
- Penegakan Hukum, Perjudian Online, Hukum Kepolisian
- Abstract
- Dengan kemajuan teknologi, bukan hal yang mustahil bagi kejahatan untuk terjadi di bidang teknologi, khususnya di dunia maya. Kejahatan yang sering dilakukan di dunia maya adalah perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di wilayah hukum Kepolisian Daerah dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di wilayah hukum Kepolisian Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber bahan hukum, dan pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Kepolisian Daerah, Subdirektorat V Siber, Ditreskrimsus, terlibat dalam penegakan hukum terhadap tersangka perjudian daring mulai dari proses penangkapan hingga dijatuhi hukuman, yaitu terkait dengan Informasi dan Transaksi. Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana atau mentransmisikan dana atau membuat informasi elektronik tentang dana atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- References
-
Al-Qifari, M. M., Tanudjaja, T., & Arwanto, B. (2023). Kepastian hukum penggunaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam perjudian online: Studi Putusan Nomor 95/Pid.P/2021/PN.Sby. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), 1118–1129. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.287
Amin, R. (2020). Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Deepublish.
Aryandani, R. (2024, 17 April). Sumber hukum materiil dan formil. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/
Bungin, M. B. (2011). Pornomedia: Sosiologi media, konstruksi sosial teknologi telematika, dan perayaan seks di media massa. Prenada Media.
Chazawi, A. (2015). Tindak pidana informasi & transaksi elektronik. Media Nusa Creative.
Diantha, I. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif. Prenada Media Group.
Disantara, F. P. (2021). Perspektif keadilan bermartabat dalam paradoks etika dan hukum. Jurnal Litigasi, 22(2), 205–229. https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211
Efritadewi, A. (2020). Modul hukum pidana. UMRAH Press.
Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 2(2), 428–447. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102
Margono. (2019). Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Sinar Grafika.
Maskun. (2013). Kejahatan cyber crime: Suatu pengantar. Kencana.
Permana, P. T., Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M. E. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali). Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(10), 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46728
Ramdhani, H., Fauzi, M., & Tiga, A. M. (2020). Penegakan hukum dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia. Jurnal Lex Suprema, 2(2), 66–81. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/387/PDF
Ramli, A. M. (2004). Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia. Refika Aditama.
Rosidah, N. (2016). Konstruksi penanggulangan perjudian di Indonesia. Pustaka Magister.
Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr. (2014).
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Muchamad Iksan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG MERUGIKAN REPUTASI INDIVIDU MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Felicia Trixie Fernanda, PENERAPAN ASAS MOTIVASI DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH HAKIM: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 02/G/2017/PTUN-PLG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.