DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT

• Nasywa Dinda Aqilah

  Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

  Author

• Baso Muhammad Rifqi

  Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

  Author

• Irsyad Dhahri Samad

  Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

  Author

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045. Jakarta: BPPT, 2020.

Barston, R. P. Modern Diplomacy. Edisi ke-4. London: Routledge, 2014.

Bjola, Corneliu, dan Marcus Holmes (eds.). Digital Diplomacy: Theory and Practice. London: Routledge, 2015.

Bradford, Anu. The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. New York: Oxford University Press, 2020.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2005.

Nye, Joseph S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs, 2004.

Abbott, Kenneth W., dan Duncan Snidal. “Hard and Soft Law in International Governance.” International Organization 54, no. 3 (2000): 421–456.

Farrell, Henry, dan Abraham L. Newman. “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion.” International Security 44, no. 1 (2019): 42–79.

Floridi, Luciano, dan Josh Cowls. “A Unified Framework of Five Principles for AI in Society.” Harvard Data Science Review 1, no. 1 (2019).

Hatta, Mohammad. “Mendayung Antara Dua Karang.” Pidato di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Yogyakarta, 2 September 1948.

Kuik, Cheng-Chwee. “How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States’ Alignment Behavior towards China.” Journal of Contemporary China 25, no. 100 (2016): 500–514.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

• PDF