Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem
- Authors
-
-
Firasyan Nafhan Haqqa
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, IndonesiaAuthor -
M. Nassir Agustiawan
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, IndonesiaAuthor -
Aris Setyanto Pramono
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Penggantian Antar Waktu, DPRD, Partai Politik, NasDem, Hukum Tata Negara
- Abstract
- Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu mekanisme pemberhentian anggota DPRD sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, proses PAW memiliki keterkaitan dengan kedudukan partai politik, anggota DPRD sebagai wakil rakyat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan partai politik dalam mengusulkan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD serta menganalisis mekanisme Penggantian Antar Waktu H. Suryadi Nian, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mengusulkan Penggantian Antar Waktu anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus H. Suryadi Nian, S.Sos, proses penyelesaian perselisihan tidak terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Partai NasDem melalui Mahkamah Partai. Perkara kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sedangkan upaya kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung. Pada akhirnya, proses penyelesaian tersebut berlangsung hingga akhir masa jabatan H. Suryadi Nian, S.Sos pada 28 Agustus 2019 sehingga PAW tidak terlaksana karena sisa masa jabatan kurang dari enam bulan.
- References
-
Amir, Makmur dan Reni Dwi Purnomosari. Lembaga Perwakilan Rakyat. Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Asshidiqie, Jimly. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Cet. ke-3. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005.
BC, Elections. Report of the Chief Electoral Officer on the Recall Process in British Columbia. British Columbia: National Library of Canada Cataloguing in Publication Data, 2003.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Cet. ke-2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Mamudji, Sri. et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Marbun, B. N. DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Cet. ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Meyer, Thomas. Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan. Cet. ke-1. Jakarta: d'print communication, 2002.
Napitupulu, Paimin. Peran dan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat. Cet. ke-1. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005.
Pakpahan, Muchtar. DPR-RI Semasa Orde Baru. Cet. ke-1. Jakarta: 1994.
Parliament and Constitution Centre. Recall Elections. Parliament and Constitution Centre: 2011.
Rousseau, Jean Jacques. Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik [Du Contract Social]. Diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010.
Saragih, Bintan R. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1988.
Soehino. Ilmu Negara. Cet. ke-1. Yogyakarta: Liberty, 1980.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Cet. ke-9. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2006.
Soltau, Roger H. An Introduction to Politics. Cet. ke-5. Great Britain: Lowe and Brydone, 1960.
Tambunan, A.S.S. Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Cet. ke-1. Jakarta: Binacipta, 1986.
Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. Buku Ajar Ilmu Negara. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
Tim Politik Dalam Negeri. Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- I Gusti Ayu Sarjani Wedawati, Ida Bagus Yoga Raditya, ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalisya Najwa Hariadi, Fatkhiyatur Rohmah, Nirmala Intan Cahyani, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM MELALUI PENYUSUNAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Subkhan, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Rekrutmen Gangster oleh Anak di Bawah Umur (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Bintang Riani, Ikhwanul Muslim, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Arbi Al Raid, Erna Dewi, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.