TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
- Authors
-
-
Aulia Ganishya Namira Poernomo
Universitas PadjadjaranAuthor
-
- Keywords:
- Poligami, Hukum Islam, Perkawinan
- Abstract
- Poligami merupakan pengecualian terhadap asas monogami yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ('UU Perkawinan') dan Kompilasi Hukum Islam ('KHI'). Hiperseksualitas suami sering dijadikan alasan permohonan poligami dalam praktik peradilan, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas keabsahan hiperseksualitas sebagai alasan poligami berdasarkan UU Perkawinan dan hukum Islam, dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba sebagai bahan pendukung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiperseksualitas dapat dibenarkan sebagai alasan poligami melalui penemuan hukum (rechtsvinding) dengan penafsiran ekstensif, sepanjang dikualifikasikan sebagai ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI, serta diterapkan secara terbatas berdasarkan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, dan keadilan. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba dinilai kurang tepat karena mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
- References
-
Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amini, 2002
Hamim HR dan Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah: Penjelas Nazhm al-Fara’id alBahiyah, Kediri: Santri Salaf Press, 2013
Andri Sepriyadi, 'Analisis Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 Mengenai Poligami dan Alasan Perceraian', UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.
Diana R. W. Napitupulu, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: UKI Press, 2023
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: P.T. Alumni, 2000
Suriadi, 'Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ulama', Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 10, Nomor 1, 2023
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gama Media, 2017
Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang: UMM Press, 2020.
Wirjono Prodjodikoro dalam Romli Arsad, Pengantar Ilmu Hukum, Jatinangor: Alqaprint, 2014
- Downloads
- Published
- 2026-07-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azzahra Farras Suniyyah, KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalisya Najwa Hariadi, Fatkhiyatur Rohmah, Nirmala Intan Cahyani, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gusti Ayu Sarjani Wedawati, Ida Bagus Yoga Raditya, ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM MELALUI PENYUSUNAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.