KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
- Authors
-
-
Dwi Agung Wibawanto
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Penjarahan, Kerusuhan Massa, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, , KUHP
- Abstract
- Penelitian ini membahas kedudukan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Fenomena penjarahan kerap muncul pada kondisi sosial yang tidak stabil, seperti kerusuhan maupun bencana, sehingga memunculkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana penjarahan dirumuskan dalam KUHP, penerapan pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP, serta mempertimbangkan factor-faktor yang dapat mempengaruhi pemidanaan, termasuk keadaan yang meringankan maupun memberatkan, seperti dilakukan secara Bersama-sama, dalam situasi kacau, atau dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan terkait penjarahan dalam kerusuhan massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penjarahan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh meskipun tindakannya dilakukan pada saat kerusuhan massa, karena KUHP tidak memberikan pengecualian terkait keadaan sosial. Justru, KUHP mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan secara Bersama-sama atau dengan memanfaatkan situasi kekacauan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan dalam kondisi kerusuhan massa harus dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan KUHP sebagai upaya menjaga ketertiban dan kepastian hukum.
- References
-
Djupandang, Lilis Sandra H. "Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3.5 (2025): 6004-6016.
https://gerbangnusantaranews.id/kriminal/bagaimana-hukum-mengatur-pelaku-penjarahan-di-indonesia/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/
Lufty, Arya Fajar, and Junifer Dame Panjaitan. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia." Media Hukum Indonesia (MHI) 3.2 (2025).
NIM, MUHAMMAD BASYIR. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kerusuhan Massa Pasca Pilpres 2019 Di Kota Pontianak." Jurnal Fatwa Hukum 3.1.
Pradila, Komang Gede Reska Joanykernia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan." Jurnal Preferensi Hukum 2.3 (2021): 496-501.
Puspita, Ria, Ismail Ismail, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Konsep Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa untuk Mewujudkan Keadilan." Jurnal Hukum Bisnis 13.03 (2024): 1-9.
Supartawan, I. Made Ary, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam." Jurnal Konstruksi Hukum 4.1 (2023): 52-58.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Firganefi, Emilia Susanti, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.